fajarnews

Ada Apa dengan Budaya Lokal?

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 22 April 2017 | 07:00 WIB

-
Nurdin M Noer, Wartawan Senior.

 

Pada  masanya kita tak mau/melihat diri sendiri./Namun pada masanya pula/kita menjadi diri sendiri.//.

 

Gesekan dan pertemuan antarbudaya akan melahirkan sebuah formula baru kebudayaan. Penetrasi inilah yang pada mulanya dipahami sebagai “dialog hadap masalah” antarbudaya, tetapi perlahan berubah menjadi saling isi dan sikut satu sama lainnya. Rumusan klasik yang kemudian dimaknai pengembangannya, sebagai benturan budaya lokal dan global.  Jika dikomparasikan dengan analisa Samuel Huntington dalam The Class of Civilizations, benturan itu terjadi pula di Tanah Air, bahkan di jalur Pantura Jawa Barat sendiri.

Bertemunya budaya pertanian pada satu sisi dengan budaya industri dan informatika mulai menghasilkan gesekan-gesekan konflik yang cukup tajam. Secara sederhana, indikatornya bisa dilihat dari angka tawuran yang tinggi, baik di daerah Kabupaten Indramayu maupun Cirebon. Dalam pandangan saya kasus ini murni sebagai benturan budaya yang tidak memiliki muatan politik sama sekali. Kalaupun ada muatan politik, maka hanya sebagai ikutan yang menumpang paling belakang.

Demikian pula bertemunya budaya primitif (zaman batu) di sebagian besar tanah Papua (Irian Jaya) dengan berkembangnya kebudayaan informatika di berbagai kota besar, bisa jadi merupakan awal terjadinya benturan (class) antarbudaya-budaya itu sendiri. Pemberontakan orang-orang Papua untuk memisahkan diri dari republik ini, bukan hanya pada persoalan politik, tetapi juga budaya. Ketika “orang Jawa” berkuasa, mereka harus manggut-manggut memberi hormat. Suatu simbol budaya yang sebelumnya tidak dilakukan mereka.

Pada masyarakat di sepanjang jalur Pantura –terutama Cirebon– masih lekat dengan kisah gegeden mereka yang perkasa, tak mempan senjata tajam apapun. Kisah-kisah semacam itu masih terus mengiang dalam pikiran mereka. Meski gegeden  itu mengalami kesenjangan waktu sekitar 550 tahun saat mereka hidup. Cuaca yang panas dan geografis yang sangat terbuka bagi siapapun merupakan sisi lain sebagai faktor penunjang terjadinya konflik budaya yang secara fisik menjadi konflik sosial.

Mereka menjadi mudah tersinggung ketika ditegur kawannya secara sopan. Pemicunya bisa pada minuman keras berkadar alkohol tinggi, guyonan yang berlebihan atau apapun yang sifatnya sangat remeh-temeh. Atavisme –karakteristik yang terputus ratusan tahun lalu mendadak muncul kembali– menjadi kerinduan yang ingin diwujudkan pada masa kini.

Di manakah budaya lokal berada? Kini budaya-budaya lokal yang pernah kita miliki telah menjadi penghuni era masa lalu. Karena yang kini muncul adalah bentuk kebudayaan yang jauh berbeda dengan masa seratus tahun yang lalu. Kuburan budaya lokal terdapat di berbagai daerah dan di atas kuburan itu tumbuh beberapa pohon yang merupakan involusi dari akar budaya yang telah mati.

Involusi budaya tersebut secara sederhana bisa dilihat dari perilaku dan cara berpikir yang berfokus pada nilai atau filosofi dasar mereka, namun mereka tak bisa lepas dari jeratan kebudayaan massa yang bersifat masif. Karena itu budaya lokal kita saat ini hanya merupakan involusi dari budaya yang telah ada pada masa lalu yang kini masih hidup, meskipun dengan warna yang berbeda.

Sekadar contoh, kita masih menjadi “wong Cerbon” atau apapun nama suku kita, namun sesungguhnya kita telah kehilangan makna budaya yang pernah kita miliki. Banyak “orang Cerbon” yang hidup kental dalam komunitasnya justru tidak lagi menguasa bahasai ibunya sendiri. Meski demikian penguasaan bahasa ibu itu bukan satu-satunya indikator, bahwa budaya Cerbon –dalam hal ini bahasa– masih hidup, karena mulai banyak orang-orang di luar Cirebon menguasa bahasa tersebut.

Seorang yang menguasai bahasa Jawa, belum tentu ia orang Jawa. Ini sama artinya, seorang yang menguasai bahasa Inggris belum tentu ia orang Inggris. Dengan demikian bahasa tidak lagi mutlak menjadi ciri atau cerminan budaya seseorang.

         

Simbol Fasilitas

Perendahan budaya secara sadar, ternyata dilakukan kita sendiri. Secara struktural (politis) dilakukan melalui satu rezim yang ingin terus menerus berkuasa. Ratusan tahun pola itu ditanamkan, hingga mereka merasakan “perendahan” itu sebagai budaya asli yang harus dilestarikan. Akibatnya hingga kini pihak pemerintah masih menganggap dirinya sebagai seorang “bapak” yang tak begitu suka dikontrol oleh pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu rakyat. Karena dalam negara kekeluargaan, rakyat dianggap sebagai anak-anak yang harus dibina, diayomi dan tidak boleh membangkang terhadap sang bapak. Padahal rakyat dalam konteks manapun bukan anak-anak, tetapi sebagai sosok yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Baik rezim Soekarno maupun Soeharto menganggap demokrasi liberal bukan merupakan kebudayaan kita. Padahal sesungguhnya, agama Islam mengajarkan model demokratisasi itu sejak Rasulullah SAW masih hidup. “Perjanjian Madinah” merupakan contoh dari demokrasi liberal yang dipraktikkan paling awal, sebelum Amerika menemukan formula tersebut. Kunci dari model demokrasi ini adalah kompromi dengan asas selaras dan seimbang (equals and egaliter) pada masing-masing kelompok SARA.

Pandangan Nurcholis Madjid (2001) mengenai demokratisasi Barat yang berpegang pada live, freedom and proverty (hidup, kebebasan dan kekayaan/harta) merupakan bagian dari ajaran Islam. Kebebasan bertanya (interpelasi), berpikir, mencipta, pengumpulan kapital (modal) dan bahkan memecat pemimpin yang zalim telah menjadi pergulatan politik kaum muslimin sejak era Khalifa ‘ar Rasyidin hingga abad ke-14.  

Kegelisahan kalangan birokrat, anggota parlemen dan yudikatif yang menyatakan pers kita telah kebablasan menunjukkan, bahwa mereka telah membuat kekeliruan yang sengaja dipraktikkan untuk menguasai rakyat sebagai penguasa sesungguhnya. Pers, LSM dan rakyat telah menjelma menjadi kekuatan keempat, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Simbol-simbol yang kini mulai akrab dalam feodalisme baru bisa dilihat, misalnya pada penyebutan jabatan Walikota/Bupati Cirebon sebagai “E-1” atau untuk Gubernur Jabar “D-1” dan presiden “RI-1.” Tanpa terasa simbol-simbol yang mereka katakan itu sesungguhnya mengacu pada fasilitas, bukan pada kinerja. Mengapa kita tidak langsung saja mengatakan, bupati ya bupati, walikota ya walikota, presiden ya presiden, bukan dengan nomor mobil yang menjadi fasilitas kendaraan dinasnya.

Kritik tajam mengenai feodalisme baru ini dilontarkan Benedict ROG Anderson (1999) sebagai ciri masyarakat kita yang malas berpikir. Para mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri lebih suka menghafalkan lagu-lagu pop ketimbang ilmu pengetahuan yang harus digalinya. Mereka pulang membawa sederet nama artis pop dunia, seperti Madona, Michael Jackson dan sebagainya untuk dipopulerkan di negerinya sendiri. Demikian pula ketika mereka kembali ke Indonesia sebagai kalangan “menengah baru” segera membuat gerakan “pembaruan” pada nomor mobil yang disesuaikan dengan seleranya. Misalnya “D-1-AM” atau “D-1-AN” yang kemudian merebak dan ditiru para pengemudi angkot dan bahkan becak. Padahal untuk membuat nomor polisi semacam itu memerlukan  dana tambahan yang cukup besar.

Di sini kita bisa melihat perilaku kalangan “menengah baru” yang baru bergerak pada kreativitas pinggiran.  Mudah meniru dan menerima produk budaya massa dari Barat tanpa harus berpikir, bagaimana kita bisa membuat dan menandingi produk mereka di tengah pasar global.  Akibatnya gampang diprediksi, Indonesia merupakan pasar terbesar dunia dari budaya dan teknologi bangsa maju.***

fajarnews.com