fajarnews

Membangun Ekonomi Kelautan Cirebon

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 20 April 2017 | 07:00 WIB

Ist
Verry Wahyudi, Pemerhati Politik dan Ekonomi.*

 

Fajarnews.com- Ketika kuliah, saya menulis skripsi yang membahas mengenai kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sejak pemerintahan Jokowi-JK menetapkan salah satu kebijakan utamanya hendak membangun ekonomi kelautan atau Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, maka rasa-rasanya saya pun menjadi ikut tertarik guna membincangkan dan memberikan sumbangan pemikiran atas hal itu.

Dan kebetulan saya memang kuliah di jurusan ilmu administrasi bisnis. Jadi pastinya ada keterkaitannya dengan segala dinamika atau permasalahan ekonomi, sehingga memang cocoklah kalau skripsi saya membahas tentang itu. Ihwal kelautan ada hubungannya dengan ekonomi. Laut atau produk kelautan bisa menjadi obyek dari kegiatan ekonomi. Di perguruan tinggi dipelajari ilmu ekonomi kelautan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah analisisis deskriptif. Dan identifikasi masalahnya yakni: a). Bagaimanakah hubungan pendapatan terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon? b). Bagaimanakah hambatan-hambatan pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon? c). Bagaimanakah usaha-usaha untuk mengatasi hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon?

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi, kemudian membahas sampai sejauhmana pengaruh pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon.

Sedangkan tujuan penelitian adalah: a). Untuk mengetahui hubungan pendapatan terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon. b). Untuk mengetahui hambatan-hambatan pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon. c). Untuk mengetahui usaha-usaha mengatasi pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Gebang Kulon.

Partisipasi Masyarakat

Kabupaten/Kota Cirebon hakikatnya memiliki lautan yang cukup besar, yang sejatinya dapat diurus secara optimal guna meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Penting sumber daya manusia (SDM) nelayan yang mumpuni, pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan, serta fasilitas atau infrastruktur bagi aktivitas nelayan. Perlu membangun ekonomi kelautan Kabupaten/Kota Cirebon.

Secara teoretis, desentralisasi mendekatkan jarak sosial antara pengambil kebijakan dan publik yang akan merasakan dampak dari kebijakan itu. Pengambil kebijakan itu akan merasakan dampak langsung kebijakan yang diambilnya. Karena itu, diharapkan kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan realitas yang sebenarnya dan ada ruang lebih besar untuk partisipasi masyarakat.

Ini antitesis dari sentralisasi pengelolaan sumber daya  yang memang menjauhkan jarak sosial mereka. Dampaknya, sentralisasi berpotensi mengabaikan keragaman  kondisi dan aspirasi sehingga kebijakan yang diambil bisa tak sesuai kondisi lokal. (Arif Satria, 2016).

Tonggak Penting

UU No 22/1999 yang lalu direvisi menjadi UU No 32/2004 merupakan tonggak penting dalam desentralisasi kelautan dan perikanan. Pada awal disahkannya UU itu, publik heboh: Otonomi daerah menyebabkan pengaplingan laut.

UU No 22/1999 menjadi dasar bagi UU No 27/2007 dan UU Perikanan (UU No 31/2004) yang lebih desentralistis. Oleh karena itu, kabupaten/kota berperan penting dalam pengelolaan laut, baik dalam perencanaan pesisir (strategi, zonasi, pengelolaan), konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pengelolaan perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyuluhan perikanan, maupun pengawasan. (Arif Satria, 2016).

Bebarapa waktu lalu, di Jakarta, Dirut PT Pelindo II dan Dirut PT Amanah Nusantara International (ANI) Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam rangka untuk rencana pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Gebang, Kabupaten Cirebon. Program ini mesti benar-benar diwujudkan. Eksistensi pelabuhan relevan dengan tekad pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) guna membangun ekonomi kelautan atau Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”.

MoU tersebut di samping untuk memesrakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, adalah juga menjadi salah satu bentuk support PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas percepatan proyek-proyek strategis pemerintah serta memberikan solusi nyata kepada aktivitas berbagai industri terkait secara sinergis. Cirebon dinilai Pemerintah Malaysia mempunyai potensi yang luar biasa terutama dalam bidang manufaktur, agrikultur, serta maritim. Faedah pelabuhan ini adalah nantinya akan langsung terintegrasi dengan kawasan industri yang berkembang di sekitar Cirebon.

Selain itu, pelabuhan juga akan dikembangkan menjadi terminal petikemas mengingat besarnya berbagai industri manufaktur, dan juga bakal dibangun terminal khusus untuk pakan ternak. Kerjasama PT Pelindo II dengan PT ANI ini salah satunya adalah sebagai tindak lanjut rencana investasi pemerintah Malaysia di Indonesia sejak 2015. Dimana pemerintah Malaysia menyebutkan 8 program rencana investasi di Cirebon yaitu investasi dalam pembangunan pelabuhan baru, infrastruktur, kawasan industri, poros maritim, industri perikanan, industri rumah beku perikanan terpadu, tenaga listrik, serta perumahan New Cirebon City. (Ocean Week, 10/08/2016).

Kini saatnya daerah mengambil momentum untuk merajut kemajuan dari bidang kelautan atau maritim. Daerah kudu menyeimbangkan rintisan pembangunan daratan dan lautan. Seiring penting diungkapkan pula ialah bagaimana seyogianya daerah mampu membuat obyek wisata bahari. Mesti jujur diakui, pariwisata sangat dibutuhkan sebagai wahana refreshing, serta bakal memiliki dampak ikutan positif bagi kelestarian lingkungan dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Jadilah daerah yang “luar biasa”, bukan yang “biasa-biasa” saja. Jadilah daerah yang istimewa.

Kita patut mendukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Jawa Barat yang bertekad bersama akademisi, ahli, tokoh masyarakat, serta forum diskusi membuat buku peta panduan (road map) kebijakan pembangunan daerah, yang berdasarkan kajian terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta kesehatan di Jabar. Bappeda Jabar akan mempersembahkan buku peta panduan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Untuk diteruskan atau diberikan kepada calon kepala daerah yang berkontestasi dalam pilkada, guna dijadikan rujukan dalam rangka mendesain visi dan misi pembangunan daerah.***

fajarnews.com