fajarnews

Ujian Nasional dan Integritas Lulusan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Senin, 17 April 2017 | 07:00 WIB

Oleh Heri Purnomo, S.Sos (Guru SMAN 1 Losari Kab. Cirebon)

Fajarnews.com- Sakralitas Ujian Nasional (UN) sedikit memudar, sehingga semakin berkurang bahkan hilang  berbagai “ritual” yang dijalankan oleh sekolah dan semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil UN. Ini disebabkan oleh Permendikbud Nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik yang berbunyi: Peserta dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran; kedua, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan lulus Ujian Sekolah, sehingga ujian nasional bukan dan tidak lagi menjadi penentu kelulusan peserta didik, maka penentu kelulusan peserta didik mutlak berada di tangan sekolah.

UN bukan lagi seperti “hantu” yang membuat semua pihak takut dan cemas. Tidak hanya peserta didik yang langsung bersinggungan dengan UN tetapi juga sekolah, guru dan orangtua. Begitu juga dengan pemerintahan di daerah-daerah yang begitu “ketakutan” menjelang UN, seolah semua pihak menggantungkan nasib dan nama baiknya pada hasil UN.

Ketika UN menentukan kelulusan, maka banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil UN. Bahkan nama baik perorangan sampai lembaga pun dipertaruhkan saat pelaksanaan UN sehingga diupayakan hasil dari UN bernilai baik atau sesuai dengan keinginan dan harapan pihak yang memiliki kepentingan tersebut, sehingga begitu sulit mencari sekolah yang memiliki integritas yang tinggi terhadap hasil UN.

Sekolah Berintegritas Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 68, yang salah satu isinya menyebutkan hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Sehingga  hanya ada tiga kegunaan UN yakni sebagai pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, kemudian dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar kualitas UN setiap tahunnya meningkat. Tahun lalu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan peraturan, maka tahun berikutnya adalah target meningkatnya jumlah sekolah  menjadi pelaksana UN Berbasis Komputer (UNBK). Pemerintah merasa senang sebab tahun ini sekolah pelaksana UNBK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.782.453peserta mengikuti ujian dengan sistem UNBK. (Tempo.co: 3/4/17).

Pemerintah mengklaim bahwa pelaksanaan ujian dengan sistem UNBK memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan angka integritas lulusannya. Mereka beralasan bahwa ujian dengan sistem UNBK tingkat kecurangan siswa berkurang, terutama dalam hal sontek menyontek ataupun bekerjasama dengan temannya, sebab siswa mengerjakan paket soal yang berbeda-beda. Begitu juga dengan alasan lain, jika menggunakan sistem UNBK maka tingkat kebocoran soal nyaris tidak ada.

Kompetensi Guru dan Nilai UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki beberapa alasan mengapa UN harus segera dilakukan perubahan. Dalam paparan kebijakan perubahan UN menyatakan bahwa UN selama ini banyak menimbulkan perilaku negatif kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik, sekolah dan banyak pihak yang menginginkan hasil UN menjadi baik, kemudian perilaku negatif teaching-to-the-test, guru mengajar hanya berorientasi pada hasil (baca: nilai) sehingga banyak guru lupa bahwa dia juga selain mengajar adalah mendidik untuk membentuk perilaku peserta didik. Alasan berikutnya adalah siswa menjadi “korban” dan siswa mengalami distress ini seperti yang penulis sebutkan di awal bahwa siswa banyak mengalami ketakutan dan kecemasan sehingga banyak yang mengalami kepanikan.

Diharapkan dengan UN bukan lagi penentu kelulusan dan ujian dengan sistem UNBK maka indeks integritas sekolah menjadi meningkat. Namun bukan sekadar indeks integritas yang meningkat, ini harus dibarengi dengan peningkatan nilai UN baik di tingkat dasar maupun menengah. Peningkatan indeks integritas dan nilai siswa tentunya tidak bisa dipisahkan dari peran guru dan juga kompetensi yang dimilikinya.

Proses pembelajaran di kelas semestinya tidak hanya berisi tentang materi-materi pelajaran, namun perlu juga siswa dibekali dengan pendidikan karakter,  etika, pendidikan budi pekerti, mentalitas dan pendidikan etos kerja yang baik. Begitu juga saat mengawas siswa ujian, baik ulangan harian maupun UN, siswa harus selalu diingatkan tentang nilai kejujuran.

Pendidik diharapkan memahami bahwa belajar sesungguhnya memiliki tujuan untuk mengubah perilaku dari segala aspek, sehingga jika ukurannya hanya kognitif  maka tujuan belajar belum tercapai. Tidak heran jika ukuran itu yang dipakai maka nilai pelajaran akan menjadi tujuan utama belajar dibandingkan dengan keberhasilan karakter dan integritas lulusan. Benjamin Bloom (1956) menyebutkan belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Keberhasilan pendidikan karakter dan kejujuran kembali diuji saat pelaksanaan UN tahun ini karena sesuai dengan keinginan menteri yang baru bahwa UN tidak mempengaruhi kelulusan peserta didik maka seharusnya tidak akan ada kepentingan berbagai pihak dengan hasil UN. Semoga pelaksanaan UN tahun ini menjadi momentum awal keberhasilan pendidikan karakter dan kejujuran di lingkungan pendidikan. Memang butuh waktu yang lama untuk benar-benar membentuk karakter peserta didik yang memiliki integritas tinggi. Namun kita harus selalu optimistis.***

 

   

 

 

 

fajarnews.com