fajarnews

Membangun Generasi Abad ke-21 Melalui Pendidikan Multikultural     

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 15 April 2017 | 07:00 WIB

Ist
Kafa Abdallah Kafaa, Mahasiswa Fisipol UGM Yogyakarta.*

Fajarnews.com- Masyarakat Indonesia selalu menghadapi perubahan yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga wilayah waktu yang berkaitan, yakni dulu, kini dan nanti. Dalam kontinum waktu inilah masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial secara luas melalui dinamika kehidupan secara global-internasional. Dinamika kehidupan tersebut mencakup pergaulan atau interaksi masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pada konteks dampak masa lalu, dinamika pergaulan yang kian luas saat ini kiranya telah mendatangkan problema –dengan tentu juga menyertakan keuntungan bagi kehidupan bangsa kita sekarang, yang tentu saja akan menjadi kian kompleks di masa mendatang karena penetrasi pengaruh globalisasi –selain demokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan teknologi informasi dalam berbagai dimensi kehidupan yang semakin luas dan variatif. Terlebih lagi kehadiran paham neoliberalisme sebagai ideologi yang kini tengah menguasai panggung interaksi mondial melalui berbagai instrumen, terutama kemunculan raksasa MNC/TNC, IMF, dan World Bank.

Meskipun kehadiran globalisasi dikritik sangat tajam bahkan hingga aksi penolakan oleh Forum Sosial Dunia yang diselenggarakan di India tahun 2004,  tatanan dunia masih tetap didominasi oleh neoliberalisme dan globalisasi sebagai dua sisi mata uang yang sama. Pada titik inilah maka nasionalisme baru, yakni kebangsaan berdasarkan “masyarakat Indonesia multikultural”, lantas diperlukan keberadaannya oleh bangsa ini. Masyarakat inilah yang akan dihasilkan oleh pendidikan multikultural sebagai salah satu alternatif jawaban bagi problema bangsa di masa yang akan datang.

Kemunculan Risiko

Perubahan sosial sebagaimana telah dibahas di muka ternyata bergerak begitu cepat, sehingga konsekuensi kemunculan risiko yang akan dihadapi masyarakat menjadi semakin besar. Senada dengan pendapat Ulrich Beck (1992), bahwa salah satu risiko itu dapat dideskripsikan sebagai kehilangan pegangan, rasa aman, dan ragu-ragu atau berada di dalam ketidakpastian. Ketidakpastian ini bahkan dalam suatu kasus dapat menjadi risiko budaya (risk culture) yang menjadi ciri utama masyarakat modern (Scott: 1994). Apabila ketiadaan pemahaman tentang jati diri terjadi pada bangsa kita, maka hal itu akan semakin mempersulit langkah bangsa ini dalam merespon tantangan dan pengaruh global itu sendiri yang pada gilirannya akan menghantarkan kita pada risiko masyarakat (risk society).

Menurut Tilaar (2004), risiko yang dihadapi tersebut barangkali dapat kian dieliminasi dampak negatifnya bilamana masyarakat dapat mentransformasikan dirinya menjadi masyarakat yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-based society). Pengetahuan dan ilmu pengetahuan kiranya menjadi instrumen penting bagi masyarakat dalam memetakan gejala dan persoalan, menganalisis, menentukan alternatif, serta mengambil keputusan sebagai respon terhadap cepatnya laju perubahan sosial. Apabila mengambil dasar pemikiran karakter pengetahuan dan ilmu pengetahuan tersebut dengan relativisme, maka pondasi knowledge-based society tentunya juga akan didasarkan pada toleransi terhadap pihak lain oleh karena ketiadaan hal yang mutlak (baca: relatif). Jika hal tersebut berlaku pada pemahaman terhadap kultur lain, maka pandangan multikultural lantas menjadi penting keberadaannya. Guna membentuk masyarakat yang multikultural, maka pendidikan multikultural menempati posisi sebagai suatu keharusan dan mempunyai dampak signifikan dalam mewujudkannya.

Tantangan Global

Pendidikan kiranya perlu dipahami dalam konteks tantangan global dan sekaligus pengaruhnya pada tingkat nasional hingga lokal. Dengan mencermati variasi fenomena pendidikan di berbagai negara, pendidikan dapat difungsikan sebagai salah satu jawaban alternatif jangka panjang bagi persoalan besar bangsa di masa depan. Jawaban ini tentu saja tidak hanya bersifat filosofis-konseptual, melainkan juga harus bersifat operasional, yakni ketika program-program prioritas pendidikan multikultural diejawantahkan.

Masyarakat penuh risiko (risk society) menjadi salah satu kunci yang perlu dicermati. Menurut Tilaar, risk society muncul dari adanya gelombang modernisasi kedua. Kepastian dan stabilitas kehidupan masyarakat yang dihasilkan oleh gelombang modernisasi pertama ternyata berubah menjadi ketidakpastian, penuh keraguan, oleh karena dampak dari adanya modernisasi gelombang kedua. Ulrich Beck (1998) menyebutkan lima hal yang secara simultan menimpa masyarakat dewasa ini, yakni globalisasi, individualisme, revolusi gender, pengangguran dan risiko global karena krisis moneter dan lingkungan. Padahal pada saat inilah masyarakat diminta untuk mengambil keputusan secara cepat dan tentunya juga harus tepat.

Tilaar dalam buku yang sama menyebutkan bahwa masyarakat yang dapat melakukan ini adalah mereka yang terdidik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dibimbing oleh moral untuk kemaslahatan bangsanya dan dunia.

Kiranya masyarakat masa depan yang berada dalam konteks risk society ini perlu untuk melakukan kalkulasi risiko. Kalkulasi ini akan membantu untuk mengarahkan masyarakat ke format masa depan yang prediktifdan reflektif. Prediksi dan refleksi dilakukan karena masyarakat modern akan menghadapi masa depan yang tidak menentu, adanya detradisionalisasi tradisi kehidupan yang ada, dan munculnya deteorisasi lingkungan hidup karena menguatnya isu ekologi yang menentukan kelanjutan kehidupan manusia (Tilaar, 1993).

Risk society dan modernisasi reflektif kiranya merupakan dua kata kunci penting yang saling berkaitan pada gambaran masyarakat di masa mendatang. Pertanyaannya kemudian adalah apakah itu cukup untuk menjawab tantangan global di masa depan? Ternyata belum cukup, sehingga Tilaar (2004) menambahkan kembali dengan tiga hal lain, yakni masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society), masyarakat sipil (civil society), dan multikulturalisme (multiculturalism). Hal-hal demikian kiranya akan berhadapan secara langsung dengan globalisasi dan paham neoliberalisme dalam upaya mewujudkan masyarakat masa depan yang diinginkan.

Masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society) akan merujuk pada setiap anggota masyarakat yang dapat mengenal, memahami, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperbaiki kehidupannya. Mengingat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi prinsip kehidupan di masa yang akan datang, maka masyarakat yang melek ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi basis kekuatan masyarakat sipil (civil society) dalam menghadapi tantangan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Pada konteks masyarakat Indonesia yang beragam ini, maka kedua konsep masyarakat tersebut (knowledge-based society dan civil society) seharusnya juga sekaligus menciptakan masyarakat yang multikultural (multiculturalism). Dengan demikian, di dalam menghadapi risiko dan neoliberalisme, masyarakat Indonesia harus mampu mentransformasikan dirinya sekaligus menjadi “masyarakat masa depan” sebagaimana mencakup konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas.

Berkaitan dengan cita-cita masyarakat masa yang akan datang, maka muncul pertanyaan: Bagaimana masyarakat multikultural itu dapat dibentuk? Masyarakat ini lahir melalui suatu proses yang panjang dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Merujuk pada Ketetapan MPR RI Nomor 7 Tahun 2001 (TAP MPR RI No. VII/MPR/2001), bahwa visi Indonesia di masa mendatang didasarkan pada empat hal, yaknimasyarakat penuh risiko (risk society), masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society), masyarakat sipil (civil society), dannasionalisme Indonesia baru. Apabila keempat hal ini dikombinasikan dengan pendidikan multikultural, maka kiranya akan tercipta masyarakat Indonesia yang multikultural (Tilaar, 2004). Dengan demikian, membangun masyarakat multikultural di masa yang akan datang harus mengandaikan adanya lima hal tersebut sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi.

Sebagai Alternatif

Sebagai asumsi awal, bahwa setiap individu selalu dipengaruhi dan menyerap nilai-nilai, pandangan, sikap, serta perilaku secara dinamis yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab itu, apa yang ada di dalam dirinya merupakan hasil internalisasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, individu bukanlah entitas tunggal yang immun dari konteks, melainkan ia mempresentasikan dan sekaligus merepresentasikan konteks itu sendiri.

Kenyataan sosial merupakan hasil dari interaksi individu dan struktur sosial yang mempengaruhinya. Apabila menggunakan definisi tersebut, maka pendidikan multikultural merupakan kenyataan sosial yang dihasilkan oleh gagasan individu yang berinteraksi dengan struktur sosial yang secara eksternal mempengaruhi gagasan dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Hal sama juga akan terjadi pada subyek proses pembelajaran yang menjadikan pendidikan multikultural sebagai bahan belajar mereka.

Pendidikan multikultural seyogyanya tidak selalu dikonotasikan dengan konsep kultur etnis atau suku. Konsep kultur tidak selalu di dalam pemaknaan budaya suku, melainkan budaya secara menyeluruh yang dapat terkonstruksi secara sosio-kultural di dalam enclave sosial apa saja, seperti halnya dalam agama, kelas ekonomi, status sosial, kasta, dan letak geografis.

Jika kita mencoba memahami pendidikan multikultural dengan merefleksikan pendapat Tilaar (2004) yang mengemukakan bahwa pendidikan multikultural mendasari dan menjiwai semua mata pelajaran di dalam lembaga pendidikan formal dan informal, maka realisasi pendidikan ini kiranya memerlukan kerja keras secara bersama-sama, tentu saja dengan tidak lupa meletakkannya pada konteks karakter masyarakat kita dewasa ini.

Pertama, rumusan pendidikan multikultural mendasari dan menjiwai semua mata pelajaran di dalam lembaga pendidikan formal tersebut mengandaikan kurikulum kita harus memformatnya secara demikian. Maka kita dapat mendiskusikan, apakah hal ini memang sudah sesuai dengan kurikulum pembelajaran kita? Atau sebaliknya? Kedua, rumusan pendidikan multikultural mendasari dan menjiwai semua mata pelajaran di dalam lembaga pendidikan informal kita. Apakah setiap individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat telah memahami, mendasari, dan menjiwai pendidikan yang dilakukan dengan acuan multikultural? Bukankah egoisme, fanatisme, kekerasan, segregasi, ketidaksetaraan dan prasangka --untuk sekadar menyebut beberapa karakter nilai yang mengendap-- masih tertanam dalam diri masyarakat kita?

Pada konteks masyarakat dewasa ini yang sarat dengan –di antaranya yang sangat menonjol-- kepentingan ekonomi dan politik, kiranya orientasi sebagian besar anggota masyarakat adalah bagaimana meraih keberhasilan hidup menurut takaran ekonomis dan politis. Pandangan untuk mengupayakan langkah membangun kehidupan bersama secara multikultural agaknya terdesak oleh agenda individual, kelompok, komunal, dan organisasional yang lebih dekat dengan orientasi keberhasilan hidup yang cenderung pragmatis. Setiap individu, kelompok, dan organisasi akan berpikir, bersikap, berjalan, dan berinteraksi sesuai dengan agenda mereka masing-masing. Lantas segala upaya akan difokuskan pada kepentingan pragmatis, alih-alih mewujudkan masyarakat yang multikultural.

Pada titik inilah (baca: makro), anyaman kehidupan sosial yang bersifat multikultur tidak akan terbangun berdasarkan penghayatan nilai-nilai multikulturalisme. Masyarakat lantas akan tersegmentasi ke dalam berbagai pilihan tanpa adanya interaksi antarpilihan sosial itu sendiri. Sedangkan pada tingkat mikro, masih dimungkinkan adanya berbagai nilai dan perilaku yang kondusif bagi persemaian multikulturalisme, atau setidaknya nilai-nilai tersebut paralel dengan nilai-nilai multikulturalisme. Apabila potensi ini dapat menjadi social current yang terus dikembangkan dan didorong, maka tidak dapat dipungkiri ia akan menjadi fakta sosial (social fact) yang kondusif bagi implementasi pendidikan multikultural dan sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang multikultural.

Penutup

Mewujudkan masyarakat masa yang akan datang atau yang sering disebut juga sebagai generasi abad ke-21 yang unggul, maka tidak ada salahnya jika pendidikan multikultural dijadikan sebuah alternatif. Beberapa langkah rintisan kiranya dapat ditempuh, antara lain: Pertama, konsep dan praktik pembelajaran multilkultural perlu dirumuskan melalui sebuah forum yang melibatkan perguruan tinggi. Kedua, perlu dibentuk organisasi yang aktif menggiatkan kulturalisme, dapat berupa konsorsium, biro, atau apapun namanya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, organisasi tersebut harus memiliki kewenangan politik, hukum, dan moral, serta terus menjadi motor penggerak dalam kegiatan untuk mewujudkan multikulturalisme. Keempat, organisasi tersebut mesti didukung oleh tenaga yang berkompeten di bidang multikulturalisme. Kelima, segera perlu mengimplementasikan pendidikan multikultural ke lembaga-lembaga pendidikan, yang didukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan guru, materi pengajaran, dan pengadaan buku-buku pelajaran.

Denganadanyapendidikanmultikulturalini, masyarakat masa depan atau generasi abad ke-21 dapat beradaptasi --bukan melawan-- dengan globalisasi dan neoliberalisme. Kiranya nilai-nilai dan spirit kemanusiaansertakeanekaragaman akan terusmengalami proses internalisasipadasetiapgenerasi, sehinggatumbuhsikaptoleran, salingmenghormati, salingmenghargai, danberperikemanusiaandalambingkainegarakesatuan yang bernama Indonesia.Apa yang kita capai, ia adalah representasi sosial masyarakat kita. Jadi mari berjuang bersama!***

*) Sejumlah buku referensi disertakan dalam tulisan ini dan diketahui redaksi.

fajarnews.com