fajarnews

Membangun Masyarakat Anti-Hoax

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 5 April 2017 | 07:00 WIB

Ist
Agus Arifin, wartawan HU Fajar Cirebon.*

Fajarnews.com- HOAX kata yang berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai makna sebagai “berita palsu” ini, dalam beberapa bulan terakhir menjadi buah bibir di masyarakat. Mulai masyarakat awam, pelajar, mahasiswa, akademisi hingga politisi dan presiden, membicarakan bahaya hoax, berita palsu yang tidak jelas kebenarannya dan kerap kali bernada provokatif serta penebarkan kebencian baik kepada orang perorang, maupun kelompok masyarakat atau etnis tertentu.

Tidak bisa kita pungkiri, hoax sebenarnya sudah ada sejak dulu, dari zaman Nusantara masih dipimpin para raja hingga sepanjang perjalanan republik ini. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan zaman, hoax pun beradaptasi mengikuti tren sesuai masanya. Hoax pada masa zaman kerajaan tentu saja sangat berbeda dengan fenomena hoax pada era sekarang, baik pelaku maupun media yang digunakan.

Para raja pada masa lalu, menyebarkan hoax seolah mereka adalah titisan para Dewa. Hal itu dimaksudkan agar rakyatnya taat dan tunduk serta tidak menggugat tampuk kekuasaan yang diturunkan secara turun temurun hanya kepada anak cucunya.

Jika merujuk pada teori yang disampaikan dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), Rocky Gerung, tentang hoax, yang menyatakan pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Fenomena yang telah dipaparkan di atas tampaknya sangat tepat. Dalam pemaparannya Rocky mengatakan, penguasa memiliki semua peralatan untuk berbohong, mulai dari intelijen, data statistik hingga media.

Pada sisi lain, perubahan iklim demokrasi dari era Orde Baru ke Era Reformasi, membuka sumbatan arus informasi yang awalnya tertutup menjadi seolah sangat bebas. Perubahan iklim demokrasi pada Era Reformasi yang ditandai dengan adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses penyelenggaraan negara, membuka peluang tumbuhnya industri pers.

Seiring dengan keterbukaan iklim demokrasi di Indonesia, teknologi informasi di dunia bertumbuh dengan cepat. Internet dan telepon genggam merambah secara cepat ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bak gayung bersambut, perubahan iklim demokrasi massa reformasi pun terwarnai kemajan teknologi informasi khususnya pascatumbuhnya media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, BBM dan lainnya).

Melalui media sosial yang mudah diakses, masyarakat pun semakin dipermudah dalam mendapatkan informasi. Sejumlah kebijakan pemerintah dengan cepat mendapat tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra dalam bentuk opini publik melalui pendapat pribadi maupun sekadar sharing (membagi) pendapat orang lain. 

Namun, alih-alih mendapatkan informasi yang benar, kebanyakan masyarakat justru mendapatkan informasi dari sumber yang tidak jelas. Banyak masyarakat kita yang tidak jeli dan kerap mempercayai informasi yang diperoleh dari media sosial sebagai kebenaran. Padahal sejatinya, tidak semua informasi tersebut telah terkonfirmasi dengan benar.

Kita semua tentu harus jeli saat mendapat informasi khususnya yang dikutip dari media online yang belum teruji kredibilitasnya. Rasionalitas harus tetap menjadi garda terdepan dalam menyaring sebuah informasi, agar kita tidak terjebak pada hoax. Sikap saling menuding, menghina, saling fitnah yang merujuk pada bahaya retaknya persatuan bangsa, kerap timbil akibat hoax yang ditelan mentah-mentah para pengguna media sosial.

Jelang Pesta Demokrasi

Jika kita cermati, hoax di Indoensia mulai menunjukkan peningkatan yang tajam sejak masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2014 lalu. Hoax pada masa itu, awalnya hanya berupa perang opini antarsesama pendukung dan simpatisan para calon presiden di media sosial. Lagi-lagi internet dan fasilitas yang ada di dalamnya, dijadikan “lapangan” para pendukung dan simpatisan calon presiden di dalam perang di dunia maya.

Lambat laun, perang opini di dunia maya itu berkembang dan mengarah pada kampanye hitam yang bernada fitnah dan menyebarkan kebohongan (hoax). Satu hoax yang diunggah para simpatisan, dilawan dengan hoax oleh simpatisan lawannya. Untuk lebih meyakinkan hoax dibuat seakan-akan sebuah berita yang diterbitkan sebuah media online yang tidak jarang mem-branding-nya dengan lebel agama. 

Hoax oleh para simpatisan dan pendukung calon presiden itu tidak berhenti meski pelaksanaan pilpres telah usai. Hoax yang cenderung mengarah pada penyebaran ujaran kebencian itu, bahkan semakin santer ditumpahcurahkan di media sosial. Ironisnya, meski mengandung ujaran kebencian, tidak jarang pelakunya menggunakan situs yang mengatasnamakan agama atau berlabelkan agama.

Selain saat pilpres, hoax juga santer beredar berbarengan dengan pelaksanaan pilkada serentak, khususnya Pilkada DKI Jakarta. Hoax yang mewarnai pelaksanaan Pilkada Jakarta ini cukup rumit karena bercampur dengan isu dugaan penodaan agama yang dilakukan salah satu calon Gubernur DKI. Masyarakat pun dibuat bingung oleh informasi yang beredar di media sosial.

Kebingungan yang dialami masyarakat akibat berseliwerannya hoax di media sosial, disebabkan pada umumnya masih gagap dalam menggunakan media sosial. Banyak pengguna belum memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan, menyebarluaskan dan memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat bagi kehidupan, sehingga cenderuang terjebak pada hoax.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo, Gun Gun Siswandi, saat menjadi salah satu pembicara dalam workshop jurnalisme warga yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka bekerjasama dengan PWI Majalengka di Gedung Graha Sindangkasih Majalengka, Rabu (22/3), mengatakan berdasarkan data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta jiwa, dengan persentase penggunaan lewat perangkat mobile 69,9 persen atau 92,8 juta pengguna.

Dari jumlah tersebut, pada umumnya masih gagap dalam menggunakan media sosial. Salah satu indikatornya, menurut dia, masyarakat belum memahami sepenuhnya konsekuensi dari penggunaan media sosial media. Bahkan data hasil survei Kemenkominfo yang melibatkan 1.116 responden, masyarakat mendapatkan berita hoax dari tulisan 62,10%,  gambar 37.50%,  dan video 0.40%. 

Kemudian untuk intensitas, berita hoax muncul sekitar satu kali sehari sebanyak 44.30%, lebih dari sekali 17.20%, seminggu sekali 29.80%, satu bulan sekali 8.70%. Sedangkan saluran penyebar hoax berasal dari medsos 92,20 persene, aplikasi chating 62.80 persen, situs web 90 persen. Dari hasil survei pun terkuak jika masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana media abal-abal, akun anonim, buzzer dan hoax.

Adalah tugas pemerintah untuk mencegah konten ilegal sebagai upaya menangkal hoax dengan meningkatkan kualitas pemahaman pengguna internet di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya pemahaman pengguna internet (baca: media sosial) hoax dengan sendirinya akan ditinggalkan masyarakat.

Adanya ancaman pidana enam tahun atau denda sebesar Rp 1 miliar pun tampaknya belum banyak diketahui masyarakat. Itu terlihat dari adanya share (membagi) informasi yang belum jelas kebenarannya melalui akun media sosial yang didapat masyarakat dari para buzzer (pasukan online yang menyebar informasi) atau akun anonym (akun yang tidak jelas pemiliknya).

Ciri Hoax

Pemerintah pun mulai melakukan berbagai langkah. Mulai dari melakukan pemblokiran berbagai sumber yang ditengarai sebagai pembuat berita hoax, menggandeng penyedia layanan media sosial, bahkan sampai menggodok aturan untuk mengatur mereka.

Dewan Pers juga tidak tinggal diam. Sebagai lembaga yang melindungi kebebasan dan kualitas kehidupan pers nasional, lembaga ini melakukan verifikasi kepada media dan memberikannya label. Bahkan gerakan dari masyarakat juga sudah terjadi, seperti Masyarakat Anti Hoax dan Turn Back Hoax. Meskipun efektivitasnya belum dapat diukur, bayaknya pihak yang  bergerak menunjukkan bahwa permasalahan berita hoax ini sudah mencapai tahap meresahkan.

Para pakar dan pemerhati siber, telah berulang kali memberikan imbauan agar masyarakat mengenali ciri-ciri hoax. Dengan mengenali ciri-ciri hoax, diharapkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan berhenti pada si penerima dan tidak disebarkan (share) melalui akun media sosial yang bersangkutan. Padahal, untuk dapat mengidentifikasi sebuah berita itu adalah berita hoax, caranya gampang. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat.

Pertama, hoax kerap kali tidak menyertakan link sumber terpercaya, kalau pun ada link sumber sering kali palsu dan tanpa laman landas. Masyarakat pun diminta untuk mengecek URL atau alamat situs beritanya. Banyak hoax yang model penyebaran beritanya dengan menggunakan nama sebuah perusahaan media yang sudah dikenal. Tampilan halaman mukanya pun dibuat sedemikian rupa hingga terlihat mirip asli, namun sebenarnya palsu. Untuk mengetahuinya dapat dengan memperhatikan URL-nya. Apakah alamat situs beritanya betul atau ternyata berbeda.

Kedua, penerima sering kali didorong untuk menyebarkan ulang informasi. Karenanya, jangan langsung percaya broadcast message. Pasalnya, broadcast message merupakan model penyebaran berita hoax yang cukup masif. Metodenya adalah pesan yang disebarkan dari satu pengguna ke banyak pengguna lainnya. Biasanya pengguna yang percaya akan ikut menyebarkannya ke banyak pengguna lainnya sehingga terus berlanjut.

Isi pesan juga biasanya dikemas sebagai sebuah berita yang bersumber dari media yang sudah dikenal, padahal bukan. Hal yang sama juga berlaku terhadap pesan yang disertakan bukti foto dan screen capture.

Ketiga, isinya tidak masuk akal, banyak berisi ujaran kebencian. Langkah antisipasinya dapat dilakukan dengan mencari perbandingan dan melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google. Cek dulu melalui Google, di website lain dan di media lain, jika informasi itu tidak ada, kemungkinan besar hoax.***

fajarnews.com